Apa Perbedaan Properti Leasehold dan Freehold di Bali?

Tips Properti Bali March 18, 2025 8 Min Read

Bali dengan keindahan alam yang menakjubkan dan budaya yang kaya telah menjadi destinasi favorit bagi para investor properti. Namun, memahami jenis kepemilikan properti yang tersedia—yaitu leasehold (sewa) dan freehold (hak milik)—sangat penting agar bisa membuat keputusan investasi yang tepat. Artikel ini akan menjelaskan perbedaan keduanya untuk membantu investor lokal maupun asing.

Apa Itu Properti Freehold di Bali?

Kepemilikan freehold, atau Hak Milik, adalah bentuk kepemilikan tanah paling penuh di Indonesia. Pemiliknya memiliki hak penuh atas tanah dan bangunan di atasnya tanpa batas waktu. Namun, Hak Milik hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia (WNI). Investor asing tidak bisa memiliki properti freehold, kecuali mereka mendirikan perusahaan berbasis di Indonesia (PT PMA), yang memungkinkan mereka memperoleh tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB), yaitu hak penggunaan tanah dalam jangka panjang.

Keuntungan Freehold

- Kepemilikan permanen: Properti tetap atas nama pemilik tanpa batas waktu.
- Kontrol penuh: Pemilik dapat mengembangkan, memodifikasi, atau menggunakan properti sesuai keinginan, selama mengikuti peraturan setempat.
- Dapat diwariskan: Properti bisa diwariskan kepada ahli waris, menjadikannya aset jangka panjang.

Kekurangan Freehold

- Hanya untuk WNI: Investor asing tidak bisa memiliki freehold kecuali melalui PT PMA.
- Biaya awal lebih tinggi: Properti freehold umumnya memerlukan investasi awal yang lebih besar dibandingkan leasehold.
- Tanggung jawab penuh: Pemilik bertanggung jawab atas pemeliharaan, pajak, dan perbaikan properti.

Pajak Properti Freehold

- BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan): 5% dari nilai transaksi, dibayar oleh pembeli.

- PPh (Pajak Penghasilan) atas penjualan properti: 2.5% dari harga jual, dibayar oleh penjual.
- PBB (Pajak Bumi & Bangunan) tahunan: Hingga 0.5% dari nilai pajak properti.
- PPnBM (Pajak Barang Mewah): Hingga 20% untuk properti mewah.
- PPN (Pajak Pertambahan Nilai): 11%-12%, berlaku untuk penjualan properti baru oleh pengembang.

Catatan: Pajak dapat bervariasi tergantung kebijakan daerah. Selalu konsultasikan dengan konsultan pajak atau otoritas setempat.

Apa Itu Properti Leasehold di Bali?

- Leasehold, atau Hak Sewa, memungkinkan seseorang atau perusahaan menggunakan tanah atau bangunan untuk jangka waktu tertentu, biasanya 25 hingga 30 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan.

- Leasehold adalah pilihan paling umum bagi investor asing karena memungkinkan mereka menggunakan properti di Bali tanpa melanggar aturan kepemilikan asing.

Keuntungan Leasehold

- Bisa dimiliki investor asing: Leasehold adalah jalur investasi yang legal bagi pembeli asing.
- Investasi awal lebih rendah: Leasehold biasanya lebih murah dibandingkan freehold.
- Fleksibel: Masa sewa bisa disesuaikan dengan tujuan investasi.

Kekurangan Leasehold

- Durasi terbatas: Kepemilikan hanya sementara, dan akan kembali ke pemilik asli setelah masa sewa habis kecuali diperpanjang.
- Nilai menurun: Nilai properti akan berkurang seiring mendekati akhir masa sewa.
- Ketidakpastian perpanjangan: Perpanjangan sewa perlu negosiasi ulang dan bisa memerlukan biaya tambahan atau proses hukum.

Pajak Properti Leasehold

- PPh atas pendapatan sewa: 10% dari pendapatan sewa (atau 20% jika pemilik tidak memiliki NPWP).
- PPN (Pajak Pertambahan Nilai): 11% dari nilai sewa (untuk sewa dari perusahaan komersial).

Catatan: Per 1 Januari 2025, tarif PPN naik menjadi 12%, tetapi untuk properti non-mewah, tarif efektif tetap 11%.
- PBB (Pajak Bumi & Bangunan) tahunan: 0.1% - 0.3% dari nilai pajak properti (biasanya dibayar oleh pemilik, kecuali ada perjanjian lain).

Contoh Kepemilikan Freehold di Bali

Skenario 1: Kepemilikan Freehold untuk Warga Negara Indonesia

Putu, seorang warga Bali, memutuskan untuk membeli sebuah vila di Canggu sebagai investasi jangka panjang dan aset keluarga. Karena Putu adalah warga negara Indonesia, ia berhak membeli properti dengan status Hak Milik (freehold). Ini berarti setelah proses pembelian selesai, ia memiliki tanah dan vila tersebut sepenuhnya tanpa batas waktu. Ia bisa tinggal di properti tersebut, menyewakannya, atau mewariskannya kepada anak-anaknya tanpa ada batasan hukum. Properti ini tetap atas namanya secara permanen, kecuali ia memutuskan untuk menjualnya.

Sebagai bentuk kepemilikan tertinggi di Indonesia, Hak Milik memberi Putu kendali penuh atas propertinya. Ia dapat merenovasi, memperluas, atau memodifikasi vila tanpa perlu izin dari pemilik tanah atau pihak lain, selama tetap mengikuti peraturan zonasi setempat. Selain itu, jika harga properti meningkat di masa depan, Putu dapat menjual vila tersebut dengan harga yang lebih tinggi, menjadikannya investasi jangka panjang yang menguntungkan.

Skenario 2: Cara Investor Asing Memiliki Properti di Bali

Emma, seorang investor asal Australia, mengunjungi Bali dan ingin membeli vila tepi pantai di Seminyak sebagai rumah liburan pribadi sekaligus bisnis penyewaan. Namun, karena Emma bukan warga negara Indonesia, ia tidak dapat memiliki tanah dengan Hak Milik secara langsung. Berbeda dengan Putu, ia harus mencari opsi hukum lain untuk memperoleh properti di Bali.

Emma mempertimbangkan dua jalur legal utama:

1. Perjanjian Leasehold (Hak Sewa) – Karena kepemilikan freehold tidak diperbolehkan untuk orang asing, Emma bisa menyewa properti untuk jangka waktu tertentu, biasanya 25-30 tahun, dengan opsi perpanjangan 20-30 tahun (jika disetujui oleh pemilik tanah). Dengan perjanjian leasehold, Emma memiliki hak eksklusif untuk menggunakan vila, menyewakannya, dan menghasilkan pendapatan dari penyewaan. Namun, setelah masa sewa berakhir, kepemilikan akan kembali ke pemilik asli, kecuali ia berhasil menegosiasikan perpanjangan.

2. PT PMA (Perusahaan Milik Asing) dan Hak Guna Bangunan (HGB) – Jika Emma ingin menjalankan bisnis properti, seperti penyewaan vila, ia bisa mendirikan PT PMA (Perusahaan Penanaman Modal Asing) di Indonesia. Melalui perusahaan ini, ia bisa mendapatkan Hak Guna Bangunan (HGB), yang memungkinkannya membangun dan memiliki properti di atas tanah sewaan dengan jangka waktu 30+20+30 tahun yang dapat diperpanjang. Berbeda dengan leasehold pribadi, struktur ini memberi lebih banyak kendali atas properti dan sering kali menjadi pilihan favorit bagi investor asing yang ingin menjalankan bisnis di Bali.

Hal yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Berinvestasi di Bali

- Aturan Hukum: Investor asing tidak bisa memiliki Hak Milik secara langsung. Alternatifnya adalah leasehold atau mendirikan PT PMA.
- Tujuan Investasi: Jika ingin aset jangka panjang atau tempat tinggal permanen, freehold (melalui skema legal yang diperbolehkan) lebih baik. Jika hanya untuk bisnis jangka menengah, leasehold bisa jadi pilihan.
- Biaya Total: Hitung semua biaya, termasuk pajak, perawatan, dan kemungkinan biaya perpanjangan lease. Leasehold lebih murah di awal, tetapi bisa lebih mahal saat diperpanjang.
- Tren Pasar: Pantau perkembangan real estate Bali, termasuk pariwisata, kebijakan pemerintah, dan infrastruktur, yang bisa mempengaruhi nilai investasi properti.

Pemilihan antara freehold dan leasehold tergantung pada status hukum, tujuan investasi, dan perencanaan keuangan. Freehold memberikan kepemilikan penuh tetapi terbatas untuk WNI, sedangkan leasehold adalah alternatif legal bagi investor asing, meski dengan keterbatasan waktu.

Untuk memastikan investasi yang aman dan sesuai regulasi, selalu konsultasikan dengan ahli hukum dan profesional real estate sebelum membeli properti di Bali.

Relevant Articles you may like

Apa saja pajak yang berlaku saat membeli properti di Bali?

Tips Properti Bali April 03, 2025 10 Min Read

Membeli properti di Bali bisa menjadi investasi yang menguntungkan, baik untuk penggunaan pribadi maupun sebagai sumber penghasilan sewa. Namun, penting untuk memahami pajak-pajak yang berlaku saat memiliki properti.

Artikel ini menjelaskan pajak-pajak yang dikenakan saat membeli properti di Bali. Informasi ini disusun berdasarkan hukum Indonesia dan sumber terpercaya untuk memastikan akurasi dan transparansi.

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Saat membeli properti di Bali, pembeli wajib membayar BPHTB. Ini adalah pajak satu kali yang dibayarkan saat hak milik atas tanah atau bangunan dialihkan. Pajak ini berlaku untuk transaksi freehold (hak milik), di mana kepemilikan sah atas tanah dan bangunan berpindah dari penjual ke pembeli.

Besaran Pajak: 5% dari harga jual atau nilai yang ditetapkan pemerintah (mana yang lebih tinggi).
Siapa yang Membayar: Pembeli.
Waktu Pembayaran: Setelah penandatanganan AJB (Akta Jual Beli), dan saat mengajukan proses balik nama ke kantor pertanahan (BPN).
Contoh: Jika properti dibeli seharga Rp5 miliar, maka pajaknya adalah 5% x Rp5 miliar = Rp250 juta.

2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Setelah properti dimiliki, pemilik wajib membayar PBB setiap tahun. Pajak ini berlaku untuk properti hunian maupun komersial.

Besaran Pajak: Hingga 0,5%, tergantung pada nilai jual objek pajak (NJOP).
Siapa yang Membayar: Pemilik properti.
Proses Pembayaran: Dibayarkan setahun sekali dan harus dilunasi sebelum jatuh tempo untuk menghindari denda.

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam beberapa transaksi, pembeli mungkin perlu membayar PPN. Pajak ini biasanya dikenakan jika properti dibeli dari pengembang (bukan dari individu).

Besaran Pajak: Saat ini 11%, dan akan naik menjadi 12% pada tahun 2025.
Siapa yang Membayar: Pembeli, jika penjual adalah badan hukum seperti pengembang atau perusahaan (PT).
Proses Pembayaran: PPN dikumpulkan oleh penjual dan disetorkan ke kantor pajak.

4. Pajak Penghasilan Final (PPh Final)

Untuk Transaksi Freehold

Jika properti hak milik dijual, penjual wajib membayar PPh Final atas transaksi tersebut.

Besaran Pajak: 2,5% dari harga jual yang disepakati (bukan NJOP).
Siapa yang Membayar: Penjual.
Waktu Pembayaran: Setelah AJB ditandatangani, tetapi sebelum proses balik nama di BPN. Notaris biasanya meminta bukti pembayaran ini untuk menyelesaikan proses.

Untuk Transaksi Leasehold

Untuk penjualan properti leasehold (hak sewa), pajaknya tetap berlaku meskipun tidak ada perpindahan hak milik tanah, melainkan hanya perpindahan hak sewa.

Besaran Pajak: 2,5% dari total nilai sewa yang dibayar oleh pembeli.
Siapa yang Membayar: Pihak yang memberikan hak sewa (penjual/lessor).
Waktu Pembayaran: Setelah penandatanganan akta sewa di notaris. Pajak ini juga harus dibayar sebelum proses pencatatan resmi dilakukan oleh notaris.

Catatan Penting: Dalam transaksi leasehold antara warga negara asing dan pemilik lokal, kewajiban pajak penghasilan tetap berada di pihak pemilik lokal. Notaris akan menghitung dan memotong pajak ini saat penandatanganan.

5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Beberapa properti dengan nilai tinggi juga dikenakan pajak barang mewah.

Besaran Pajak: Umumnya mulai dari 5% dari nilai transaksi.
Siapa yang Membayar: Pembeli.
Proses Pembayaran: Dibayar saat proses pembelian dilakukan.

6. Pajak atas Penghasilan Sewa Properti

Jika Anda berencana menyewakan properti, penghasilan dari sewa akan dikenakan pajak.

Tarif Pajak:
- Wajib pajak lokal: 10% dari penghasilan bruto sewa.
- Investor asing (non-residen): 20% dari penghasilan bruto sewa.
- Perusahaan asing (PT PMA): 25% pajak penghasilan badan atas penghasilan sewa.
Siapa yang Membayar: Pemilik properti atau badan usaha yang terdaftar.
Proses Pembayaran: Dilaporkan dan dibayarkan setiap tahun.
Contoh: Jika properti menghasilkan Rp1 miliar per tahun dari sewa:
- Investor asing akan membayar 20% x Rp1 miliar = Rp200 juta.
- Wajib pajak lokal akan membayar 10% x Rp1 miliar = Rp100 juta.

Tabel Ringkasan Pajak

Memahami berbagai pajak terkait pembelian dan kepemilikan properti di Bali sangat penting bagi setiap investor. Kewajiban pajak berbeda tergantung jenis properti, struktur kepemilikan, dan tujuan penggunaannya. Dengan mengetahui hal-hal ini sejak awal, Anda bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan menghindari risiko hukum atau keuangan.

Sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak atau ahli hukum sebelum membeli properti di Bali.

Kepemilikan Properti di Bali

Tips Properti Bali July 05, 2023

Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Kepemilikan Properti di Bali

Property Title Features Leasehold (Hak Sewa)

Tidak memerlukan VISA khusus
Hak milik ditentukan berdasarkan perjanjian yang diaktakan oleh Notaris
Pelajari lebih lanjut

Right to Build (Hak Guna Bangunan/HGB)

Perlu memiliki PT PMA
Membutuhkan KITAS/izin tinggal
Pelajari lebih lanjut

Right to Use (Hak Pakai)

Perlu KITAS/izin tinggal
Hanya dapat membeli satu properti per sertifikat
Pelajari lebih lanjut

Right to Own (Hak Milik)

Hanya berlaku untuk warga negara Indonesia
Pelajari lebih lanjut

Leasehold (Hak Sewa)

Ketika berbicara tentang properti hak sewa di Bali, kabar baiknya adalah Anda dapat menyewa properti dengan jenis Visa apa pun, termasuk Visa turis. Tidak seperti bentuk kepemilikan properti lainnya, hak sewa tidak mengharuskan warga negara asing untuk mendaftarkan perusahaan atau mendapatkan izin tinggal di Indonesia. Hal ini membuat prosesnya jauh lebih mudah diakses dan tidak berbelit-belit bagi mereka yang mencari properti leasehold di Bali.

TfqZwKvdy_ib6J4h4HRWS2AdVYlMApSGdI4N_Un3D-TxFM7YutHv5_cSLoQ5Qdo9M2PhZGsP9E6wppVXxwSDxO2q3j7DZ0wQInhPhoX2HuZTv8Wmo5rz-sD6zMNOKW_NevN2UK--6rFJu-dHPFZMdx4

Vila leasehold di Canggu.

Photo by Bali Home Immo

Di Bali, kepemilikan leasehold memberi Anda kendali penuh atas properti untuk jangka waktu tertentu, biasanya 25 tahun, meskipun kontrak hingga 30 tahun juga umum ditemui, serta perpanjangan antara 10-20 tahun. Fleksibilitas, harga yang lebih terjangkau, dan kemudahan untuk mendapatkan properti leasehold menjadikannya pilihan populer bagi orang asing yang ingin berinvestasi di pasar properti Bali yang dinamis.

Hak Guna Bangunan (HGB)

Di sisi lain, jika Anda mempertimbangkan untuk membeli properti hak milik di Bali melalui perusahaan asing, yang dikenal sebagai PT. PMA (Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing), Anda memerlukan visa khusus. Sertifikat yang akan Anda dapatkan melalui PT PMA adalah sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan), yang memungkinkan Anda untuk sepenuhnya memiliki properti hingga 70 tahun. Masa berlaku 70 tahun ini terdiri dari 30 tahun masa berlaku awal + 20 tahun perpanjangan + 20 tahun perpanjangan.

Hal yang menarik dari sertifikat ini adalah Anda dapat mengalihkan sertifikat HGB kepada perusahaan lain atau menjualnya kepada warga negara Indonesia dan mengubah sertifikat HGB menjadi sertifikat Hak Milik, sehingga properti tersebut tetap bernilai tinggi bagi warga negara Indonesia. Anda juga dapat membeli beberapa properti atas nama perusahaan dan menggunakannya untuk menjalankan bisnis.

k_7IC0EzN3yL3H96dzn29BMhjbZuocEl5qtx2Z4HzWttCAD3KTx6Vt4mx-DMyyp39xemcHHfRUILam4tFjOu-vbhb578cCwsV6mjubdBHmHjkcUpk0tlPT-8EurHX16lOtlI1MBcqPz6HuUEFABb1r0

Sertifikat HGB sangat cocok untuk membangun kompleks villa atau apartemen.

Photo by Bali Home Immo

Untuk membeli properti hak milik melalui PT. PMA, pertama-tama, Anda harus mendaftarkan PT PMA baru atau mengakuisisi PT PMA yang sudah ada, Anda dapat mendirikan PT PMA 100% milik asing dalam kategori Konsultasi Manajemen Perhotelan untuk penyewaan vila jangka pendek atau kategori Real Estat untuk penyewaan vila jangka panjang. Anda dapat memperoleh properti atas nama PT PMA Anda segera setelah Anggaran Dasar perusahaan disetujui dan kartu pajak perusahaan diterbitkan yang biasanya memakan waktu sekitar 2-3 minggu.

Kedua, Anda harus mendapatkan visa khusus yang disebut "KITAS" (Kartu Izin Tinggal Terbatas. Penting untuk dicatat bahwa proses mendapatkan KITAS bisa jadi lebih rumit dan memakan waktu dibandingkan dengan properti hak pakai. Bekerja sama dengan firma hukum atau konsultan terkemuka yang berspesialisasi dalam investasi asing dapat sangat membantu Anda dalam menjalani prosedur dan persyaratan yang diperlukan.

Hak Pakai (Hak Pakai)

Hak Pakai memiliki beberapa kemiripan dengan HGB. Kemiripan-kemiripan tersebut antara lain:

Orang asing harus memiliki izin tinggal/KITAS.
Masa berlaku kepemilikan hingga 70 tahun, terdiri dari 30 tahun masa berlaku awal + 20 tahun perpanjangan + 20 tahun pembaruan.
Keluarga dapat mewarisi title ini
Dapat dijual kepada warga negara Indonesia dan dikonversi menjadi Hak Milik

Selain itu, Hak Pakai tidak mengharuskan Anda memiliki PT PMA dan dapat dibeli secara individu. Namun, beberapa keterbatasan membuat banyak orang asing tidak memilih sertifikat ini:

Hak Pakai hanya memperbolehkan Anda memiliki tanah yang sudah ada bangunannya.
Keterbatasan untuk menjalankan bisnis
Nilai properti minimal 5 miliar rupiah untuk bangunan yang dibangun di atas tanah, dan 2 miliar rupiah untuk apartemen.
Hanya dapat membeli satu properti.

Hak Milik

Hak Milik bersifat turun-temurun, permanen, dan berlaku seumur hidup. Pada dasarnya, Hak Milik adalah hak milik terkuat yang dapat dimiliki orang atas tanah di Indonesia.

Hak Milik dapat dialihkan ke pihak lain melalui warisan atau pembelian. Namun, Hak Milik hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan badan hukum yang telah memenuhi persyaratan.

Sertifikat Hak Milik hanya bisa dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Photo by dashu83 on Freepik

Orang asing yang memperoleh hak milik melalui warisan tanpa wasiat atau melalui percampuran harta perkawinan, serta warga negara Indonesia yang memiliki hak milik namun kehilangan kewarganegaraannya, harus melepaskan hak miliknya dalam waktu satu tahun setelah memperoleh hak tersebut atau kehilangan kewarganegaraannya.

Singkatnya, jika Anda tertarik dengan properti hak guna pakai di Bali, Anda dapat melanjutkan tanpa memerlukan visa khusus. Perjanjian leasehold, yang memberikan Anda kepemilikan sementara, dapat dibuat tanpa kerumitan yang terkait dengan mendapatkan izin tinggal atau mendaftarkan perusahaan. Namun, jika Anda berniat membeli properti melalui PT. PMA, Anda harus memastikan bahwa Anda memenuhi persyaratan visa yang diperlukan dan mematuhi peraturan di Indonesia.

Hal-Hal Dasar yang Perlu Diketahui Tentang Berinvestasi di Bali

Investasi di Bali August 31, 2020

Baik. Anda punya uang dan Anda telah berpikir untuk berinvestasi di Bali. Yang Anda butuhkan sekarang adalah nasihat yang baik tentang jenis investasi apa yang harus Anda lakukan. Karena kami adalah perusahaan real estat dan konstruksi, jelas Anda ingin berinvestasi di bidang ini, bukan? Karena, jika tidak, Anda tidak akan berada di sini.

Berikut beberapa pertanyaan relevan untuk dipertimbangkan sebelum Anda berinvestasi di Bali.

Hak milik atau hak guna?
Pertanyaan ini tidak pernah menjadi tua. Jika pertanyaan ini masih mengganggu Anda, izinkan saya menjelaskan kepada Anda: tidak ada orang asing yang dapat memiliki properti hak milik di Bali dengan menggunakan namanya sebagai pemegang hak. Hukum Indonesia tidak mengizinkannya, dan untuk alasan yang bagus. Jika tidak, itu bisa menjadi hari kolonial lagi.

“Kalau begitu, kenapa teman dari teman bisa mendapatkan sertifikat hak milik untuk propertinya?” Jawaban atas pertanyaan itu adalah ini: kemungkinan besar, dia memiliki calon dari Indonesia yang bertindak sebagai pemegang hak properti atas namanya. Calon ini bisa siapa saja selama dia warga negara Indonesia. Bisa saja pasangannya, misalnya, atau seseorang yang bisa dia percaya (sponsor, mantan suami Indonesia Anda, dll). Sial, saya bahkan tahu orang-orang yang menggunakan tukang kebun atau sopirnya sebagai pemegang gelar. Namun, seperti yang sudah bisa Anda tebak, ini adalah langkah yang berisiko. Anda mungkin pernah mendengar tentang kisah sedih tentang seorang pria yang kehilangan propertinya karena mempercayai orang yang salah untuk pengaturan seperti itu. Catat, karena cerita itu mungkin benar.

Meski berisiko, banyak yang masih bersikeras melakukannya. Memang, kesepakatan awal yang kedap air dapat menghindari bencana tersebut dengan menutup celah yang dapat menimbulkan masalah di masa mendatang. Namun, ketika terjadi kesalahan, itu menjadi salah, dan kecuali Anda siap, perjalanan turbulensi menunggu.

Kedua, orang tersebut dapat memperoleh propertinya menggunakan nama perusahaannya. Hal ini juga dimungkinkan selama perusahaan Anda memenuhi semua persyaratan untuk memperoleh properti (sebagai aset perusahaan). Kami menyebutnya metode PMA. FYI, PMA adalah singkatan dari Penanaman Modal Asing (Perusahaan Penanaman Modal Asing) dan mengacu pada perusahaan yang Anda miliki. Kekurangan dari metode ini adalah butuh waktu dan uang untuk mendirikan perusahaan di sini.

Antara Membangun atau tidak?
Jika Anda seorang pembangun dan Anda tahu cara Anda tentang perencanaan, penganggaran, manajemen laki-laki dan semua itu, lakukanlah. Lakukan outsourcing yang lainnya. Biasakan diri Anda dengan bermacam-macam bahan bangunan yang tersedia di Bali. Pelajari peraturannya, kunjungi pameran gedung, bertanya-tanya, temukan teman pertama, seseorang yang Anda percayai yang bisa membangun untuk Anda. Jika Anda memutuskan untuk membangun, tenaga kerja adalah hal lain yang harus Anda rencanakan secara menyeluruh, terutama dalam hal penyediaan tenaga kerja, manajemen, dan komunikasi (yang terkadang rumit, karena kendala bahasa).

Tanpa pengetahuan yang tepat, bahkan jika Anda adalah seorang pembangun di rumah, banyak hal dapat menjadi tidak terkendali dengan sangat cepat, dari penundaan hingga penyelesaian yang buruk.

Nomor dua, jika Anda memutuskan untuk berinvestasi di vila dijual kembali atau properti lain, pastikan semuanya sah dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Lakukan uji tuntas dengan benar. Mungkin perlu berkonsultasi dengan notaris atau perusahaan yang mengkhususkan diri dalam layanan semacam ini sebelum Anda membuat keputusan.

Dimana Berinvestasi?
Seperti di negara asal Anda, beberapa daerah di Bali lebih mahal daripada yang lain, tetapi pada saat yang sama juga menjanjikan ROI yang lebih besar: permintaan dan penawaran yang sederhana. Di sisi lain, suatu tempat bisa kekurangan apa yang diperlukan untuk memberikan hasil yang tinggi, tetapi biayanya dua atau tiga kali lebih murah dan pemandangannya menakjubkan, jadi itu sepadan. Penting untuk menghitung semuanya sebelum membuat penawaran. Apapun tempat yang Anda pilih, pastikan sesuai dengan kebutuhan Anda. Sebuah tempat di Seminyak atau Petitenget mungkin sempurna untuk dikembangkan menjadi persewaan harian atau jangka pendek, tetapi pertimbangkan kebisingan yang datang dari bar dan klub terdekat. Menginvestasikan uang sebanyak itu hanya untuk meminta maaf tidak baik sama sekali, bukan? Cari faktor plus dari luas tersebut. Apakah ini pemandangannya? Apakah ada pembangunan yang akan menambah nilai (atau sebaliknya) kawasan dalam waktu dekat? Kumpulkan sebanyak mungkin informasi dalam fase ini. Bandingkan catatan dengan teman atau kenalan yang akrab dengan area tersebut jika perlu.

Dalam hal ini, kawasan Kuta Utara (terutama Berawa, Pantai Gema, dan Pererenan) masih menjadi salah satu kawasan paling dicari untuk tujuan hunian dan komersial. Kawasan tersebut masih terus berkembang, dengan beberapa tantangan di bidang komunikasi, terutama dalam cakupan jaringan serat optik dan penerimaan sinyal seluler yang tidak stabil. Selain itu, insentif residensial dan komersial (sekolah, makanan dan minuman, pantai yang cerah) bersama dengan ketersediaan infrastruktur dasar akan terus menarik investor di tahun-tahun mendatang.

Bagaimana dengan biayanya?
Baik. Anda telah menemukan jawaban atas pertanyaan di atas. Sekarang saatnya untuk menjumlahkan semuanya dan mengubahnya menjadi angka. Angka apa yang kita bicarakan di sini?

Perlu diingat bahwa untuk harga, tidak ada pedoman yang jelas. Harga tanah dan villa berubah secara teratur di Bali. Spekulasi murni, penjualan kembali properti atau keserakahan sederhana mendorong fluktuasi semacam itu. Pemerintah tidak mengatur harga properti. Mereka menyerahkannya pada belas kasihan penjual. Apapun itu mungkin, selalu ingat, bahwa semuanya bisa dinegosiasikan di Bali. Negosiasikan harga seolah-olah hidup Anda bergantung padanya!

Di sini saya merangkum tip cepat dan kotor yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat penawaran:

Pertahankan anggaran Anda.
Kecuali Anda Richard Branson atau Warren Buffet, jangan jatuh ke dalam stereotip "bule" yang bertindak seolah-olah dia memiliki semua uang untuk membeli dunia ini. Bersikaplah rendah hati dan ramah dengan perantara Anda (dikenal sebagai makelar) atau agen properti dan tentu saja dengan penjualnya. Dua hal sederhana tersebut akan membuat hidup Anda 100x lebih mudah dalam proses negosiasi.
Bernegosiasi, bernegosiasi, bernegosiasi!

Sana. Saya pikir posting ini telah membahas semua dasar-dasar yang perlu Anda ketahui tentang berinvestasi di Bali. Bagaimana menurut anda? Anda dapat membagikan pengalaman atau pertanyaan Anda di komentar di bawah ini. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kirim email kepada kami atau kunjungi kantor kami.